KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tengah menyiapkan langkah strategis untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dua fokus utama yang kini dikejar adalah program akselerasi pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penekanan angka anak tidak sekolah di wilayah tersebut.
Hal itu ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Sabtu (2/5/2026).
Akselerasi Pendidikan Tanpa Tinggalkan Tugas
Guna meningkatkan profesionalisme aparatur, Pemkab Pekalongan menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah skema kuliah singkat namun legal bagi ASN yang ingin melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S1) maupun Magister (S2).
“Beberapa pekan lalu, kami bersama Sekretaris Daerah telah berkomunikasi dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kami tengah mengkaji sejumlah program unggulan untuk dikerjasamakan,” ujar Sukirman.
Program ini dirancang agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik.
“Melalui program akselerasi ini, peserta tetap dapat bekerja seperti biasa, namun masa studi dipersingkat dan ijazah yang diperoleh tetap legal. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas diri,” tambahnya.
Komitmen Tuntaskan Angka Putus Sekolah
Selain menyasar internal pemerintahan, Pemkab Pekalongan juga memberikan perhatian serius pada akses pendidikan bagi masyarakat luas. Sukirman menekankan bahwa penurunan angka anak tidak sekolah menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.
Pemda berkomitmen untuk menyisir dan memastikan seluruh anak di Kabupaten Pekalongan mendapatkan hak pendidikan yang layak hingga jenjang yang lebih tinggi. Saat ini, proses nota kesepahaman (MoU) dengan pihak universitas sedang dimatangkan dan akan segera diumumkan secara resmi kepada publik.
Langkah ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing tinggi di masa depan. Menutup pernyataannya, Sukirman menegaskan komitmen kolektif seluruh elemen pemerintah daerah.
“Penurunan angka anak tidak sekolah menjadi kewajiban kita bersama. Semua anak di Kabupaten Pekalongan harus terlayani pendidikan dengan baik,” tegasnya.
